Ketenagakerjaan yang Inklusif dan Berkelanjutan

 

Ketenagakerjaan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Oleh: Marpaleni, MA, Ph.D

Statistisi Ahli Madya di BPS Provinsi Sumatera Selatan

 

"All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence." - Martin Luther King Jr.

Kutipan di atas sangat relevan saat kita melihat dinamika dan tantangan sektor ketenagakerjaan di Sumatera Selatan.

Pada Februari 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumsel meningkat dari 69,73% tahun sebelumnya menjadi 69,75%. TPAK merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, mencakup mereka yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Walaupun belum mencapai level TPAK sebelum pandemi (Februari 2020 = 69,93%), kenaikan ini cukup menandai adanya pembukaan peluang kerja baru yang signifikan bagi para pekerja dan pemulihan ekonomi  pasca pandemi terus berlangsung.  

Namun demikian, keberhasilan ini menyembunyikan realitas kompleks.  Di balik peningkatan TPAK, ada permasalahan yang memerlukan perhatian mendalam. Termasuk diataranya adalah kesenjangan gender yang persisten, rendahnya tingkat pendidikan pekerja, dominasi sektor informal, serta tantangan dalam diversifikasi ekonomi. Setiap isu menuntut solusi yang serius dan terstruktur agar kemajuan yang terlihat tidak hanya sekedar angka statistik, melainkan perubahan nyata yang merata, inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Karakteristik Ketenagakerjaan Sumsel

Data terakhir menunjukkan TPAK perempuan Sumsel telah meningkat dari 53,44% (Februari 2023) menjadi 53,81% (2024). Meskipun statistik ini mengindikasikan kemajuan, angka tersebut ternyata masih jauh tertinggal dibandingkan partisipasi laki-laki yang mencapai 85,17%. Kesenjangan signifikan ini menyiratkan adanya hambatan struktural dan kultural, yang mungkin menghalangi tercapainya kesetaraan gender di pasar kerja.

Informasi penting lain yang perlu diperhatikan adalah seputar tingkat pendidikan penduduk bekerja. Per Februari 2024 tercatat sebesar 41,26% penduduk bekerja hanya berpendidikan SD atau bahkan lebih rendah. Sebaliknya penduduk bekerja lulusan universitas tercatat sebesar 8,48%. Ini mencerminkan sebuah tantangan signifikan dalam konteks kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang tersedia, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dominasi sektor informal juga perlu digarisbawahi. Pada Februari 2024 tercatat 63,41% pekerja Sumsel menggantungkan hidupnya pada sektor informal. Realitas ini menyoroti kebutuhan mendesak akan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung, yang memastikan perlindungan sosial, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, dan peningkatan kondisi kerja untuk pekerja informal.

Di Sumsel, sektor pertanian terus memegang peran vital sebagai tulang punggung pasar tenaga kerja, dengan daya serap mencapai 43,62% per Februari 2024. Keterlibatan signifikan ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya sektor ini dalam menyokong kehidupan masyarakat, tetapi juga mempertegas ketergantungan ekonomi regional pada pertanian.  Namun, ketergantungan intensif terhadap pertanian memunculkan sejumlah risiko yang tidak bisa diabaikan, terutama volatilitas harga komoditas dan dampak tak terduga dari perubahan iklim. Kedua faktor ini menimbulkan tantangan serius yang membutuhkan strategi adaptasi dan mitigasi yang efektif untuk meminimalisir potensi kerugian ekonomi dan sosial di masa depan.

Implementasi Kebijakan.

Statistik ketenagakerjaan terbaru di atas menyoroti urgensi perlunya penerapan beberapa kebijakan kunci.

Pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan program pelatihan kerja yang komprehensif. Kebijakan ini bertujuan untuk menjawab persoalan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja dengan cara meningkatkan kemampuan dan keahlian pekerja, sehingga mereka tidak hanya memenuhi tapi juga melampaui standar yang dituntut oleh dunia kerja yang semakin kompetitif dan mengglobal.

Kedua, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja. Ini bisa mencakup insentif bagi perusahaan untuk mengadopsi praktik yang mendukung pekerja perempuan, seperti fleksibilitas waktu kerja, cuti melahirkan yang memadai, fasilitas penitipan anak dan kesetaraan upah.

Mempelajari contoh sukses dari negara lain dapat memberikan wawasan berharga dalam mengadaptasi dan meningkatkan efektivitas inisiatif lokal. Negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Denmark sering dijadikan referensi dalam implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja. Praktik mereka dalam menyediakan cuti parental yang panjang dan akses terhadap penitipan anak yang terjangkau telah berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Pendekatan ini bisa diadaptasi untuk meningkatkan TPAK perempuan di Sumatera Selatan dengan menyesuaikan kebijakan-kebijakan tersebut agar sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi lokal

Ketiga, dalam konteks sektor pertanian, adopsi kebijakan yang berfokus pada adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim seperti  penerapan teknik pertanian ramah lingkungan yang meningkatkan ketahanan tanaman dan mengurangi kerusakan lingkungan. Diversifikasi pertanian melalui agroindustri atau pariwisata ekologis juga penting untuk membuka peluang pendapatan baru bagi petani. Selain itu, mengembangkan kemampuan petani untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan adalah esensial untuk memastikan keseimbangan ekologi dan ekonomi.

Kita bisa mengambil pelajaran dari Vietnam yang telah berhasil meningkatkan ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim. Negara ini telah menerapkan program-program seperti sistem irigasi yang lebih efisien dan pelatihan petani dalam pertanian berkelanjutan. Selain menjawab persoalan perubahan iklim, program ini juga mendukung pemberdayaan perempuan di sektor pertanian, mengakui peran vital mereka dan memperkuat kapasitasnya.

Keempat, kebijakan perlindungan sosial yang kuat harus diimplementasikan untuk melindungi pekerja, terutama di sektor informal. Ini mungkin termasuk asuransi kehilangan pendapatan, mengembangkan skema pensiun bagi petani, serta membuat dan memperkuat dana cadangan atau dana bantuan bencana yang dapat digunakan untuk mendukung pekerja sektor informal selama periode ekonomi yang sulit atau bencana alam.

Saat ini, salah satu negara yang dianggap cukup berhasil menerapkan kebijakan perlindungan pekerja sektor informal adalah India. Negara ini telah mengambil langkah-langkah untuk memberikan lebih banyak perlindungan dan dukungan bagi pekerja di sektor informal, termasuk asuransi kesehatan dan jaminan sosial.

Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi lokal dan sejalan dengan dinamika sosial dan ekonomi setempat. Penting juga untuk melibatkan seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal lainnya. Dengan cara ini, transisi ke ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif dapat terlaksana secara adil.

Mengingat kembali kutipan Martin Luther King Jr. di awal tulisan, setiap jenis pekerjaan yang berkontribusi pada kemajuan kemanusiaan tidak hanya memerlukan dedikasi dan komitmen, tetapi juga menekankan pentingnya melaksanakan setiap tugas dengan kemampuan terbaik kita. King menunjukkan bahwa pekerjaan yang memperbaiki kualitas hidup atau kondisi sosial memiliki nilai intrinsik yang signifikan—setiap pekerjaan adalah penting dan bermartabat. Lebih lanjut, King menyarankan bahwa pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan usaha yang maksimal dan penuh kecemerlangan.

Setiap langkah yang kita ambil, baik dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan atau mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif, melampaui sekadar pencapaian. Langkah-langkah tersebut adalah manifestasi nyata dari komitmen kita terhadap keunggulan dan keadilan—dua prinsip yang krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan inklusif — tanpa ada satu jiwa pun yang tertinggal. No one left behind.

 

***